Acsena Humanis Respon Foundation melaporkan dugaan penyelewengan bantuan untuk korban gempa Cianjur ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka melaporkan Bupati Cianjur Herman Suherman. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya telah menerima pengaduan dimaksud.
"Pelapor maupun materinya tentu tidak bisa kami sampaikan ke publik," kata Ali Fikri di Jakarta, dilansir dari Kompas.TV. Dikatakan Ali Fikri, pihaknya menindaklanjuti dengan telaah dan verifikasi untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan. "Kami juga lakukan pengayaan informasi terkait hal tersebut," ucap Ali.
Laporan Acsena Humanis Respon Foundation terhadap Bupati Cianjur Herman Suherman pada Jumat 16 Desember 2022. Mereka mengatakan, bantuan tersebut diberikan oleh Emirates Red Crescent terdiri atas 2.000 lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, 500 lampu bertenaga solar, dan battery charger untuk tenda. "Bupati memotong SOP (prosedur operasi standar) yang sudah dibuat BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) serta me repacking bantuan menjadi berbeda," demikian keterangan AcsenaHumanisResponFoundation.
Herman disebut memanfaatkan jabatannya sebagai BupatiCianjur untuk kepentingan pribadi dan tidak menyalurkan bantuan sebagaimana semestinya. "Yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan partai dan dijual ke pasar. Artinya, Bupati menggunakan wewenangnya untuk memangkas distribusi bantuan serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar," jelas AcsenaHumanisResponFoundation. Acsenahumanis Respon Foundation khawatir ada pihak lain yang melakukan penyelewengan terhadap bantuan kemanusiaan akibat Gempa Cianjur yang terjadi 21 November 2022 tersebut.
"Ini baru bantuan (logistik), belum dana bantuan internasional yang diduga juga ada penyelewengan," tulis laporan. Berdasarkan laporan, kecurigaan penyelewengan logistik bermula, saat bantuan tersebut diturunkan di gudang atau tempat penyimpanan lain yang bukan seharusnya. Selain itu, hal yang membuat pihaknya semakin yakin adalah saat mencari lokasi gudang lain sebagaimana petunjuk dari (Badan Nasional Penanggulangan Daerah) BPBD.
"Bantuan yang tadinya ditempatkan di gudang penunjukan, dipindahkan ke ruko ruko dan masyarakat dapat langsung mengambil bantuan tanpa prosedur SOP," bunyi laporan itu. Bagaimana tanggapan Bupati? Bupati Cianjur Herman Suherman menyatakan bakal terbuka apabila dimintai keterangan oleh KPK terkait dugaan korupsi dana bantuan gempa Cianjur, Jawa Barat.
"Akan saya sampaikan apa danya, kondisi Cianjur sekarang seperti ini," singkat Herman pada wartawan di Pendopo Cianjur, Senin (26/12/2022). Herman yakin KPK akan menilai mana yang benar dan mana yang salah. Masyarakat pun bisa menilainya terkait pelaporan tersebut.
Selain itu, Herman mengatakan pihaknya tidak akan memperkarakan kelompok yang telah melaporkan dirinya ke KPK. "Saya sedang fokus terhadap warga yang masih tinggal di tenda tenda pengungsian dan itu masih banyak. Itulah tugas kita sekarang," katanya. Herman mengaku tahu adanya bantuan dari Emirates Red Crescent dan mempersilahkan untuk mengeceknya di gudang.
Herman mengatakan, seluruh bantuan dibuatkan surat pertanggungjawaban (SPJ). "Setiap minggu, hingga setiap harinya ada laporan pemasukan, pengeluaran, sisa saldo di gudang dan langsung di SPJ kan. Bantuan itu nggak mungkin dijual ke pasar, terlalu naif apabila harus menjualnya," kata dia. "Setiap bantuan yang melalui Pemkab itu ada datanya, seperti dilakukan pembukuan bukti tanda terima, ada permintaan dari RT/RW setelah itu baru ada verifikasi oleh gudang, ke siapa saja, jam berapa, dan fotonya pun ada, dan langsung di SPJ kan," jelasnya.
Seperti diberitakan, gempa dengan magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan sekitarnya pada 21 November 2022. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat,Didik Mukrianto, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera merespons dugaanBupati Cianjur Herman Suhermanmenyelewengkanbantuanuntuk korbangempa. "Saya rasa aparat penegak hukum termasukKPKharus memberi atensi jika ada informasi masyarakat terkait dugaanpenyimpangantersebut," kataDidik Mukriantokepada wartawan, Selasa (27/12/2022).
Didik Mukrianto mengatakanKPKharus sesegera menindaklanjuti dugaan tersebut apabila memiliki bukti permulaan yang cukup. "Jika ada bukti permulaan yang cukup, bisa ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan," ujarnya. Ia menuturkan untuk mendalami dugaan penyimpangan tersebut, tentu harus terukur.
"Bisa dimulai dari governance, transparansi dan akuntabilitas tata kelolabantuantermasuk penerimaan, pemanfaatan dan tanggungjawabnya," ucap Didik. Didik menerangkan Indonesia telah memiliki perangkat regulasi mengenai mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana danbantuanbencana termasukbantuanluar negeri. Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB 6/2018, mekanisme masuknyabantuaninternasional diawali pernyataan resmi pemerintah untuk menerima tawaranbantuan.
"Kemudian, BNPB akan mengirimkan surat edaran kepada organisasi internasional yang berisi, antara lain laporan singkat tentang kejadian bencana, lamanya waktu tanggap darurat, kebutuhan mendesak logistik/peralatan, dan kebutuhan personil yang profesional," jelas Didik. Jika bantuan tersebut berupa uang harus dikirimkan secara langsung kepada BNPB melalui rekening khusus. Didik menjelaskan pemanfaatanbantuaninternasional harusnya juga dikelola dan diintegrasikan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
"Dalam hal ini BNPB berwenang untuk mengoordinasikan bantuan internasional melalui pengorganisasian dan pengelolaan bantuan internasional bersama kementerian/lembaga terkait di Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB," tuturnya. Berdasarkan catatan Pemerintah Kabupaten Cianjur per 20 Desember 2022, korban meninggal akibat gempa sebanyak 635 orang. Adapun rumah yang mengalami rusak berat, menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Cecep S. Alamsyah, sebanyak 8.151 unit.
"Bertambah dari 7.817 menjadi 8.151, itu yang terverifikasi," jelas Cecep, Minggu, 4 Desember 2022. Sementara untuk rumah yang mengalami rusak sedang dari yang sebelumnya berjumlah 10.589 menjadi 11.210. Kemudian untuk rumah yang mengalami rusak ringan dari 17.195 menjadi 18.469 unit.
