Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah melakukan proses legal drafting regulasi teknis yang mengatur sosialisasi partai politik peserta Pemilu 2024. Dalam prosesnya, KPU sedang mempertimbangkan kemungkinan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 dapat melakukan sosialisasi di kawasan pendidikan. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Idham Holik, mengatakan hal tersebut merujuk padaPasal 280 ayat 1 huruf h UU No. 7 Tahun 2017:
Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. “Adu gagasan parpol bisa difasilitasi oleh pihak pihak seperti perguruan tinggi, media massa, dan NGO atau LSM,” kata Idham saat dihubungi, Selasa (27/12/2022). “Yang dimaksud dengan ‘tempat pendidikan’ adalah gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi. Nanti dapat dipertimbangkan dalam proses legal drafting mengenai aturan teknis sosialisasi parpol peserta pemilu,” tambahnya.
Atas hal tersebut, bakal ada kemungkinan KPU perbolehkan sosialisasi parpol di kawasan pendidikan dengan tetap merujuk pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Dengan catatan tidak keluar dari batasan Pasal 1 ayat 35 UU Pemilu jucto Pasal 1 ayat 25 Peraturan KPU 23/2018 yang berbunyi: Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
“Peserta pemilu hadir di kampus atau perguruan tinggi dalam kapasitas terundang dan tidak sedang melakukan kampanye,” tegas Idham. Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengaku telah duduk satu forum dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menyamakan persepsi tersebut pada Senin (19/12/2022). Dalam pertemuan, pihaknya membicarakan status parpol yang "menyapa rakyat" sebelum masa kampanye.
Sebab, mereka sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 dan mempunyai nomor urut, tapi masa kampanye baru akan resmi dibuka 28 November 2023. "Pertanyaannya, lalu sekarang ini semua partai bagaimana? Maka, kami bersepakat partai politik dapat melakukan sosialisasi," ujar Hasyim Menurut dia, sosialisasi ini dibatasi. Parpol hanya boleh menampilkan gambar partai, nomor urut, dan visi misi.
"Misalkan nanti daerah tertentu visinya tentang pertanian dan di daerah lain tentang pendidikan. Nah itu boleh," ujar Hasyim. Lalu, sosok yang dapat tampil dalam sosialisasi semacam ini hanyalah ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik untuk kepengurusan tingkat pusat. Pada kepengurusan daerah, maka hanya ketua dan sekretaris yang boleh tampil.
