Pada sebuah acara dihadapan relawan dan pengurus partai politik pendukungnya, Anies Baswedan menyampaikan visinya tentang keadilan, kesetaraan, dan prinsip kesemakmuran ketika memimpin Indonesia. Anies memulai pidatonya dengan merujuk pada janji kemerdekaan dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar.

Menilai Prinsip Satu Kesemakmuran

Anis menegaskan bahwa target utamanya saat menjadi pemimpin adalah menciptakan satu perekonomian dan satu kesemakmuran, serta menghapus ketimpangan yang ada. Anies menegaskan bahwa ia ingin mengakhiri ketimpangan ekonomi yang terjadi di antara wilayah dan penduduk Indonesia, dan ingin menciptakan kesemakmuran yang merata di seluruh Indonesia.

Namun, Riko Noviantoro, seorang peneliti kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), mengkritik pendekatan Anies yang masih terlalu berfokus pada mimpi dan belum mengarah pada gagasan politik yang jelas dalam praktik demokrasi. Meskipun demikian, Riko menyatakan bahwa publik dapat memahami visi Anies dalam membangun Indonesia ke depan.

Ia menilai bahwa Anies memiliki pemahaman yang cukup baik tentang masalah-masalah bangsa, seperti disparitas ekonomi antar daerah, ketimpangan ekonomi antar penduduk, dan penguasaan kekayaan oleh sekelompok tertentu. Namun, Riko menekankan bahwa memahami masalah bukanlah tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan.

Terdapat tiga tahap berikutnya, yaitu alternatif kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi atau monitoring. Riko berharap Anies dapat membuat alternatif kebijakan yang konkret sebagai langkah kedua setelah merumuskan masalah. Selanjutnya, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dengan baik agar dapat dinilai keberhasilannya jika Anies terpilih sebagai presiden.

Riko juga mengingatkan bahwa menjalankan kebijakan publik dalam periode lima tahun bukanlah hal yang mudah dan keberlanjutan juga harus dipertimbangkan. Riko juga menyoroti masalah politik dan pemerintahan di Indonesia, yang sering kali menolak kebijakan-kebijakan dari masa lalu. Padahal, kebijakan tersebut mungkin sudah tepat dan membawa perubahan positif.

Ia menegaskan bahwa kebijakan publik harus dilakukan dengan tujuan menciptakan perubahan positif, dan jika kebijakan tersebut sudah terbukti berhasil, maka tidak seharusnya ditolak. Dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik, Anies harus dapat mengembangkan visinya menjadi gagasan politik yang konkret dan terukur.

Dalam hal ini, alternatif kebijakan yang konkrit dan implementasi kebijakan yang baik akan menjadi kunci keberhasilannya. Terlebih lagi, aspek keberlanjutan juga harus dipertimbangkan agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang.